 |
| Bandara Udara Kertajati Jawa Barat. (Foto : Tempo) |
Majalengka Update. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, rapat terakhir bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memutuskan memberi waktu pada PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Angkasa Pura II membahas kerjasama operasi untuk pengelolaan bandara Kertajati di Majalengka sebulan lagi. “Kata Pak Menteri sampai akhir Desember ini. Mudah-mudahan bisa selesai,” kata dia di Bandung, Jumat, 8 Desember 2017.
Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah provinsi sebagai pemilik PT BIJB menginginkan Kerjasama Operasi (KSO) pengelolaan bandara Kertajati itu bisa menggandeng PT Angkas Pura II.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, tenggat naskah kesepahaman antara PT BIJB dan PT Angkasa Pura II untuk membahas pengoperasian bandara Kertajati sudah berakhir pada 30 November 2017 lalu. “Sementara ini kesepahaman bersama dengan AP II sudah berakhir dengan tidak ada kesepakatan, belum ada kesepakatan,” kata dia di Bandung, Jumat, 8 Desember 2017.
Dalam naskah kesepahaman tersebut salah satunya membicarakan soal uji tuntas yang akan menjadi dasar PT AP II masuk menjadi pemegang saham PT BIJB. “Lewat 30 November, pembicaraan yang ada sudah di luar kesepahaman. Masih bisa dilanjutkan lagi. Masih ada upaya untuk mendiskusikan kembali poin-poin yang menjadi ketidaksepakatan tersebut,” kata Eddy.
Eddy mengatakan, sambil menunggu kelanjutan pembicaraan tersebut, PT BIJB diminta mengusulkan BUBU (Badan Usaha Bandar Udara) pada Kementerian Perhubungan yang akan menjadi persyaratan yang harus dipegang agar dapat mengelola operasional bandara. “Sambil jalan kami juga meminta BIJB mengajukan BUBU,” kata dia.
Menurut Eddy, pengajuan BUBU itu untuk berjaga-jaga mengejar tenggat pengoperasian bandara tersebut Juni 2018 nanti. Gubernur juga meminta menjajaki kerjasam pengoperasian bandara Kertajati dengan PT Angkasa Pura I namun dirinya pesimis. “Kelihatannya akan sama juga. BUMN sudah satu suara,” kata dia.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra mengatakan, BIJB diminta gubernur mencari alternatif untuk mencari jalan keluar soal pengoperasian bandara Kertajati karena berlarutnya pembicaraan uji tuntas yang akan menjadi dasar PT AP II masuk menjadi pemegang saham PT BIJB. Kendati demikian, proses pembahasan uji tuntas dengan AP II masih berlangsung. (Tempo)
Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah provinsi sebagai pemilik PT BIJB menginginkan Kerjasama Operasi (KSO) pengelolaan bandara Kertajati itu bisa menggandeng PT Angkas Pura II.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, tenggat naskah kesepahaman antara PT BIJB dan PT Angkasa Pura II untuk membahas pengoperasian bandara Kertajati sudah berakhir pada 30 November 2017 lalu. “Sementara ini kesepahaman bersama dengan AP II sudah berakhir dengan tidak ada kesepakatan, belum ada kesepakatan,” kata dia di Bandung, Jumat, 8 Desember 2017.
Dalam naskah kesepahaman tersebut salah satunya membicarakan soal uji tuntas yang akan menjadi dasar PT AP II masuk menjadi pemegang saham PT BIJB. “Lewat 30 November, pembicaraan yang ada sudah di luar kesepahaman. Masih bisa dilanjutkan lagi. Masih ada upaya untuk mendiskusikan kembali poin-poin yang menjadi ketidaksepakatan tersebut,” kata Eddy.
Eddy mengatakan, sambil menunggu kelanjutan pembicaraan tersebut, PT BIJB diminta mengusulkan BUBU (Badan Usaha Bandar Udara) pada Kementerian Perhubungan yang akan menjadi persyaratan yang harus dipegang agar dapat mengelola operasional bandara. “Sambil jalan kami juga meminta BIJB mengajukan BUBU,” kata dia.
Menurut Eddy, pengajuan BUBU itu untuk berjaga-jaga mengejar tenggat pengoperasian bandara tersebut Juni 2018 nanti. Gubernur juga meminta menjajaki kerjasam pengoperasian bandara Kertajati dengan PT Angkasa Pura I namun dirinya pesimis. “Kelihatannya akan sama juga. BUMN sudah satu suara,” kata dia.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra mengatakan, BIJB diminta gubernur mencari alternatif untuk mencari jalan keluar soal pengoperasian bandara Kertajati karena berlarutnya pembicaraan uji tuntas yang akan menjadi dasar PT AP II masuk menjadi pemegang saham PT BIJB. Kendati demikian, proses pembahasan uji tuntas dengan AP II masih berlangsung. (Tempo)
Baca juga :
Tag :
Bisnis,
Majalengka
